REKRUTMEN PNS, EVALUASI BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Polemik lulusan Perguruan Tinggi yang tidak bisa mendaftar menjadi PNS menimbulkan keprihatinan bagi kita semua, terutama bagi penyelenggara pendidikan. Namun disisi lain, ini seyogyanya menjadi evaluasi bagi penyelenggara pendidikan di berbagai stratanya. Polemik Program Studi BK  di STAIN Curup dan Program Studi Olahraga yang berbeda dengan Penjaskesrek bisa  menjadi salah satu sumbu pemantik bagi seluruh jajaran praktisi pendidikan untuk meninjau kembali program-program dan target pendidikan masing-masing. Penyelenggara pendidikan di berbagai disiplin ilmu perlu memperhatikan dan menimbang keselarasan produk pendidikannya dengan kebutuhan yang ada.

Begitu pula bagi penyelenggara pendidikan yang masih belum menyelesaikan syarat akreditasi program pendidikanya harus ditinjau dan ditelusuri apa penyebabnya. Apakah dikarenakan sulitnya mendapatkan idzin dan rekomendasi akreditasi, atau apakah karena tingkat kompetensi program studi yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kementrian pendidikan, atau bahkan disebabkan oleh pejabat penyelenggara pendidikan tersebut yang enggan mengurus akreditasi program studi pendidikanya. Nasib mahasiswa yang sedangmenempuh pendidikan dan lulusan program studi tersebut kelak yang menjadi taruhan. Wajar saja kalau mahasiswa yang merasa dirugikan melakukan penuntutan dan melapor kepada pihak kepolisian.

Disisi lain, ini menjadi evaluasi besar pula bagi penyelenggaraan pendidikan  secara umum. Dari beberapa formasi lowongan yang tersedia, masih ada lowongan yang kosong tanpa seorangpun pendaftar, sedangkan di pos lowongan yang lain terdapat terlalu banyak pendaftar. Artinya ini tidak memiliki keseimbangan atara lulusan pendidikan dengan kebutuhan PNS yang ada di pemerintahan.

Khusus di Bengkulu dari sekitar 1.300an pendaftar hampir separuh dari peserta berasal dari luar Propinsi Bengkulu, dari data yang disiarkan oleh Harian Rakyat Bengkulu ada 734 pelamar  yang berasal dari  Bengkulu dan ada sekitar 556 pelamar yang berasal dari luar Propinsi Bengkulu. Artinya meskipun masih didominasi oleh pendaftar internal Bengkulu namun rasio presentasenya tidak terlalu jauh, hal ini memicu kompetisi antara peserta dari dalam dengan luar daerah. Dari kompetisi ini pula nanti akan diperoleh perbandingan tingkat kompetensi lulusan Bengkulu dengan kompetensi lulusan luar Bengkulu. Sekali lagi ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pendidikan di Propinsi Bengkulu.

Momentum penerimaan PNS ini menjadi salah satu bahan evaluasi pendidikan bukan tanpa dasar, sebab setiap tahun perguruan-perguruan tinggi di setiap daerah selalu mewisuda ribuan mahasiswa, baik program diploma maupun sarjana. Beberapa point evaluasi yang patut kita soroti bersama yaitu :

Pertama, Evaluasi program pendidikan di Perguruan Tingi

Ini setidaknya meliputi tingkat akreditasi program pendidikan hingga manajemen dan pengelolaan program pendidikan. Bukan saja STAIN Curup yang harus segera melakukan evaluasi dan pembenahan, namun kampus lainpun mesti melakukan evaluasi dan pembenahan pula, siapa tahu ternyata ada program lain di kampus-kampus tertentu yang juga masih bermasalah status akreditasinya. Jangan sampai dikemudian hari masih ada lagi kasus serupa terjadi. Pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Dinas Pendidikan Daerah harus segera bertindak cepat menyelesaikan permasalahan ini.

Disisi lain pelajar-pelajarpun sebaiknya mulai  kritis menilai Perguruan Tinggi yang akan menjadi pilihan kuliahnya kelak. Orang  tua siswa dan pihak sekolah juga tentunya tidak ingin anak didiknya kelak bernasib sama seperti mahasiswa program studi BK di STAIN Curup sekarang.

Kedua, evaluasi tingkat uapaya pencapaian kualitas lulusan perguruan tinggi

Hal ini perlu dilakukan melihat kebutuhan pasar kerja yang berbasis kompetensi dan kemampuan lulusan. Perguruan Tinggi seyogyanya terus berusaha semaksimal mungkin mencapai target kualitas dan kompetensi mahasiswanya, jangan terkesan hanya menjalankan pendidikan sekedarnya saja, atau hanya mencapai target-target semu nilai di atas kertas tanpa melihat kualitas kompetensi mahasiswanya. Selain kualitas dan kompetensinya, perlu juga penanaman dan penguatan kembali karakter dan moral serta rasa kebangsaan, agar mahasiswa memiliki karakter yang baik dan peduli terhadap permasalahan bangsa dan negera.  Lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki karakter dan moral yang baik serta memiliki kualitas dan kompetensi yang unggul diharapkan kelak menjadi pengisi di pos-pos pemerintahan yang ada, sehingga perbaikan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik dan produktif, tingkat korupsi bisa ditekan dan kesejahteraan rakyat meningkat. Melahirkan sosok mahasiswa seperti ini sangat penting dan semestinya menjadi agenda utama perguruan tinggi, karena mereka inilah kelak yang akan berperan aktif menyelesaikan permasalahan bangsa. Para dosen, guru besar dan pengelola pendidikan tinggi bertanggungjawab penuh terhadap ini semua. Guru besar dan dosen-dosen jangan hanya terjebak pada modul-modul kuliah tanpa memperhatikan permasalahan bangsa dan negara, serta peran pencerahan kepada mahasiswa sebagai generasi penerusnya.

Ketiga, evaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah

Hal ini sangat penting sekali, mengingat produk perguran tinggi input-nya berasal dari pendidikan dasar dan menengah, sejauh mana kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah, sebesar itupula kualitas input yang masuk dan didik di perguruan tinggi. Apalagi dalam waktu dekat ini akan diadakan evaluasi penyelenggaran UN tahun 2013. Ditengah penyelenggaraan UN yang banyak menuai masalah yang menjadi sorotan dari berbagai pihak.

Keempat, evaluasi orientasi pembangunan pemerintah daerah

Pendidikan merupakan agenda utama jika sebuah bangsa ingin mencapai kejayaan dan kemakmuran. Sampai-sampai hal ini diamanatkan dalam UUD 45. Sehingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia harus selalu menjadi prioritas utama program pemerintah di samping  sektor ekonomi dan kesehatan.  Pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas SDM. Misalnya, jika pemerintah ingin menggulirkan kebijakan baru, maka harus ditimbang apakah manfaatnya bagi pendidikan anak bangsa, jika pemerintah ingin membangun kawasan pasar, mall-mall atau tempat hiburan, maka perlu diperhatikan apa efek social bagi anak bangsa. Jika pemerintah hendak melakukan pembangunan fisik, akses hubungan dengan kawasan lain dan lain sebagainya, maka jangan lupa analisis kesiapan anak-anak bangsa dan masyarakat sekitar dalam menghadapi perubahan yang kelak ditimbulkan, apakah banyak memberikan manfaat atau banyak memberikan mudharat. Di sini penulis bukan bermaksud tidak bersepakat dengan pembangunan disegala bidang yang dilakukan oleh pemerintah, namun oreintasi pembangunan harus tetap mengacu pada peningkatan Sumber Daya Manusia, dan agar dilakukan antisipasi sedini mungkin terhadap efek negative yang dikemudian hari akan dihadapi. Karena sesungguhnya setiap generasi akan mewariskan generasi selanjutnya, tinggal generasi selanjutnya itu lebih berkualitas dan lebih baik atau malah lebih buruk, hal itu tergantung dari bagaimana cara generasi sekarang menyiapkan dan memperlakukannya saat ini.