Solusi Selain Pajak dan Harga-Harga Naik

Ilustrasi beban rakyat. (sumber : postkotanews.com)

Pemerintah secara borongan menaikkan berbagai harga di awal tahun 2017 ini. Harga BBM naik karena pencabutan subsidi, tarif dasar listrikpun demikian, juga kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor (STNK/BPKB). Beberapa pihak khususnya mahasiswa sudah bersiap menggelar unjuk rasa menolak kenaikan tersebut. 

Ada kawan diskusi coba menanyakan solusi apa yang bisa ditawarkan kalau memang pemerintah ternyata membutuhkan uang untuk keperluan negara? Kalau menolak kenaikan lantas solusi yang bisa dilakukan apa?

"Jangan hanya demo TOLAK doang.. tapi solusinya apa?" demikian ungkap seorang kawan.

Sebelum bicara solusi yang penting perlu dilakukan pemerintah adalah menyampaikan kepada publik mengenai alasan real kenaikan harga-harga tersebut, dan kenapa kenaikannya dibuat secara bersamaan di awal tahun 2017 ini. Hal ini penting dilakukan sebab alasan pemerintah menaikan harga tersebut masih kurang transfaran dijelaskan ke publik, peruntukkanya untuk apa, urgensi kenaikannya karena apa.

Misal terhadap kenaikan BBM karena pencabutan subsidi, jika alasan pencabutan subsidi tersebut karena harga minyak dunia naik dan Indonesia masih banyak impor dari negara lain, maka hal ini tidak relevan, karena harga minyak saat ini sedang turun. Ini tentu bukan beban bagi pemerintah jika memberikan subsidi. 

Jangan-jangan benar anggapan sebagian orang yang mengatakan alasan kenaikan tersebut karena pemerintah ingin mendapatkan untung lebih dari penjualan BBM ini terhadap rakyat? Rakyat jadi konsumen sekaligus ladang bisnis pemerintah?

Begitu juga terhadap kenaikan yang lain, tarif dasar listrik dan pajak kendaraan. Sejauh ini menurut pantauan publik pengambilan kebijakan menaikkan harga terebut tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR.

Salah satu foto yang tersebar di medsos baru-baru ini. Sumber : instagram.com

Jika memang pemerintah benar-benar membutuhkan uang, lantas peruntukkanya untuk apa saja, sehingga harus mengorbankan rakyat yang setiap kali harus terpaksa mengalah dan menyantuni pemerintah.

Nah, jika bicara solusi, coba perhatikan hal-hal berikut ini :

Pertama, berkenaan dengan kebocoran anggaran. Isu kebocoran anggaran ini memang tampak tidak populis, namun jangan dikira kebocoran anggaran sudah tidak ada lagi. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Akhmad Akbar Susanto pada September 2015 lalu, kebocoran APBN masih saja terjadi (sumber : di sini). Bahkan Prof. Soemitro Djojohadikusumo pernah menjelaskan kebocoran anggaran bisa mencapai 30% (sumber : di sini)

Jika kita kalkulasikan dari RAPBN 2017 yang ditarget mencapai Rp 2.070 triliun (sumber : detik), maka jika kebocoran anggaran mencapai 30% kita temukan nilainya 620 triliun rupiah, besarkan? Contoh kecil kebocoran anggaran adalah alokasi anggaran yang terjadi banyak pemotongan, jika dana yang dianggarkan untuk pembangunan jembatan di suatu desa misalnya sebesar Rp 500 juta, maka realisasinya hanya Rp 200 juta atau 40% saja, sedangkan Rp 300jutanya atau 60%-nya dipotong sana-sini oleh oknum di pusat sampai ke daerah (ini cerita nyata pejabat di dusun).

Ini baru satu contoh permisalan dengan prediksi kebocoran sebesar 30%, bagaimana dengan proyek-proyek yang lebih besar dan kebocoran diatas 30%? Tentu jika terdapat temuan, akan membuat kita tercengang.

Nah, artinya kebocoran anggaran yang besar ini sebetulnya jika bisa ditutup akan memberikan cadangan uang bagi negara yang cukup besar. Jika saja pemerintah bisa menutup kebocoran anggaran ini, maka pemerintah sudah bisa merealisasikan banyak target sesuai kapasitas yang diinginkan.

Kedua, berkenaan dengan serapan anggaran dan efektivitas belanja pemerintah. Dari tahun ke tahun, masih saja ada anggaran yang tak terserap, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan, bahkan minimnya serapan anggaran tersebut bukan sekedar tidak berjalannya program pemerintah, namun juga menyebabkan sanksi penangguhan untuk anggaran selanjutnya.

Selain itu efektivitas belanja pemerintah selama ini kurang begitu diperhatikan. Konsumsi pemerintah didominasi oleh belanja pegawai dan perjalanan dinas yang sebetulnya tidak perlu. Biaya-biaya tunjangan bagi pejabat dan anggota dewanpun sebetulnya tidak terlalu penting diberikan, apalagi mobil dinas baru bagi pejabat.

Nah, jika pemerintah dan para pejabat itu mau mengalah pada rakyat dan benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat, tentunya uang-uang dari rakyat tersebut lebih prioritas digunakan untuk subsidi bagi kepentingan rakyat.

Ketiga, berkenaan dengan penerimaan pajak. Kalau kebocoran di awal berkenaan dengan realisasi anggaran, maka yang ini berkenaan dengan kebocoran pada penerimaan negara. Sumber penerimaan negara saat ini yang terbesar bersumber dari pajak, baik pajak perusahaan besar maupun pajak dari rakyat. Kebocoran penerimaan dari sektor pajak sangat penting untuk diperhatikan. 

Kasus pengemplang pajak BLBI dan kasus Gayus Tambunan sangat jelas sekali terdapat pencurian pajak besar-besaran. Termasuk juga pada perimbangan pajak dari perusahaan asing yang berporduksi di Indonesia, mestinya persentase antara pihak perusahaan dan negara terdapat perimbangan yang adil. Jangan sampai negara hanya memperoleh sebagian kecil saja dari keuntungan yang diperoleh dalam pengerukan sumber daya alam di negeri ini.

Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa diperhatikan dalam memilih opsi solusi bagi kebutuhan dana saat ini. Jika tax amnesty bagi orang kaya yang menyimpan hartanya di luar negeri tidak juga berhasil, janganlah beban itu dipikulkan kepada mayoritas rakyat yang masih berusaha bangkit dalam kesulitan.