Pisau Pembangunan Infrastruktur Berpotensi Mencabik Tubuh Bangsa

ilustrasi

Rencana pembangunan infrastruktur yang benar-benar digalakkan oleh pemerintah Jokowi saat ini memang patut diapresiasi. Di sana sini memang telah banyak terjadi kerusakan pasilitas transportasi publik, bahkan bisa dikatakan tidak lagi memadai untuk meningkatkan mobilitas penduduk dalam rangka mempercepat perekonomian.

Beberapa tahun belakangan sebelum pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur tidak bergema seperti saat ini, namun bukan berarti tidak ada sama sekali, ada proyek yang terus berjalan. Namun saat ini gaung proyek pembangunan irigasi, proyek mencetak ribuan hektar lahan sawah baru, proyek pembangunan jalan lintas dan jalur kereta cepat, serta poros maritim nampak lebih bergema di berbagai media ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini seiring dengan tawaran peluang investasi besar-besaran di buka oleh pemerintah Jokowi kepada pihak asing. Jokowi membuka peluang investasi dalam proyek infrastrukutur pemerintah kepada berbagai negara di dunia. Cina yang merupakan negara terkuat perekonomiannya se-Asia menjadi negara yang paling bersemangat dalam proyek investasi ini. Terbukti dengan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah diteken bekerjasama dengan Cina. (Baca : Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diteken 50 Tahun)


Konsesi pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung selama 50 tahun telah ditandatangani kementrian perhubungan pada Maret 2016 lalu. Nilai proyek seharga USD 5,13 miliar itu menggaet pihak Cina yakni China Development Bank dengan investasi sebesar 75 % dari nilai proyek. Perusahaan Indonesia berupa BUMN milik pemerintah menjadi penanggungjawab pengembalian pinjaman investasi tersebut berikut bunganya. Tercatat ada 4 BUMN yang terlibat konsorsium proyek kereta cepat ini, termasuk di dalamnya PT.KAI (Kereta Api Indonesia) dan PT. PTPN VIII (Perkebunan Nusantara).

Berbagai analisis dari pengamat dan peneliti menyimpulkan pemerintah Indonesia tidak akan mendapat untung atas proyek kereta cepat ini, bahkan akan mendapat kerugian disebabkan beban hutang yang akan ditanggung. (baca : Proyek Kereta Cepat Tetap Berjalan Fitra Beberkan Kerugian RI)

Proyek pembangunan infrastruktur memang cukup penting bagi peningkatan mobolitas dan percepatan pembangunan ekonomi. Daerah-daerah yang masih sulit mendapatkan akses transportasi bisa segera mendapatkan akses dan mampu melakukan mobolitas secara lebih cepat. Begitu juga dengan pembangunan sawah baru dan irigasi berupa jalur-jalur pasokan air bagi petani. Hal ini sangat penting demi meningkatkan produktifitas pangan nasional. Pisau pembangunan infrastruktur model seperti ini sangat penting.

Namun di sisi lain proyek-proyek penting ini mengandalkan investasi berupa utang dari negara lain. Investasi di negara - negara berkembang dengan jumlah penduduk besar memang sedang marak-maraknya terjadi saat ini. Khususnya di Indonesia, semua proyek pembangunan infrastruktur mengandalkan investasi dari negara lain. Inilah yang menjadi dilema bagi kedaulatan dan eksistensi bangsa. Beban hutang jangka panjang yang kian menumpuk sangat berpotensi membuat bangsa ini tak punya daya untuk mandiri, bangsa ini akan selalu bergatung dan didekte negara lain. Selain itu jerat hutang yang cukup besar berpotensi meruntuhkan perekonomian negara.

Fakta yang ada di depan mata adalah negara Yunani yang kolaps disebabkan beban hutang yang tak terbayarkan beberapa waktu yang lalu. Yunani menjadi negara gagal dan harus menelan pil pahit, menerima segala aturan dari Uni Eropa yang ingin mengucurkan dana bantuan atau terseok puluhan tahun dengan kemiskinan rakyatnya jika memilih menolak ketentuan Uni Eropa.

Utang negara Indonesai pada maret 2016 lalu meroket hingga mencapai Rp3.236,61 triliun. Sebagian besar berasal dari Jepang, Prancis, Jerman, Korea Selatan, Cina, AS, Australia, Spanyol, Rusia, dan Inggris. (baca : Jepang Negara Pemberi Utang Terbesar Indonesia) . Bahkan dikabarkan demi mendapatkan utang pemerintahpun menjual Surat Utang Negara (SUN) dengan jumlah nominal Rp 11 triliun.

Potensi hutang yang masih akan terus meroket ini perlu diwaspadai, jumlah yang sangat besar bisa menjerat bangsa pada kegagalan pembayaran. Mampukah negara kedepan membayar utang-utang tersebut? Jika bangsa Indonesia tidak mampu membayar hutangnya apakah negara ini akan diambil alih oleh asing yang merasa optimis mampu menanggung hutang bangsa Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu cukup menggelisahkan hati.

Proyek pembangunan infrastruktur saat ini selain mengandalkan hutang nampak sekali mengandalkan pekerja asing yang turut menggarap proyek tersebut. Yang sudah santer beredar di berbagai media adalah banyaknya pekerja asing yang menyerbu berbagai lapangan kerja di Indoensia. Begitu juga dengan proyek pembangunan sawah baru di beberapa daerah. Tahun 2013 sudah santer beredar di daerah Subang perusahaan Cina dan Malaysia menginvestasikan uang mencapai USD 2 miliar untuk mencetak sawah seluas 50 ribu hektar. Sawah - sawah tersebut akan digarap dengan menggunakan teknologi Cina juga sebagian pekerja dari Cina (baca : Cina - Malaysia Bangun Sawah Rp 20 triliun di Indonesia).

Di sisi lain, setiap proyek pembangunan infrastruktur berpotensi menjadi bancakan kaum elit, pejabat korup, pengusaha hitam dan politisi busuk. Masih teringat proyek pembangunan wisma atlet di Palembang yang di korupsi para pejabat hingga politisi, dan proyek-proyek lainnya yang menjadi lahan basah para koruptor.

Inilah yang menyebabkan pisau pembagunan infrastruktur berpotensi mencabik-cabik bangsa Indoensia sendiri. Pisau pembagunan yang seyogyanya menjadi senjata menguatkan bangsa malah berfungsi mencabik-cabik tubuh bangsa sendiri menjadi centang perenang tak berdaya. Kekhawatiran seperti ini cukup beralasan melihat gejala yang saat ini mucul dipermukaan.

Beban hutang yang besar harus ditanggung, penikmat proyek hanya segelintir orang elit, bahkan buruh bangunan dan buruh pertanian pribumi harus terpaksa menganggur disebabkan pengambil alihan lapangan pekerjaan mereka oleh pekerja asing. Jadi sebenarnya siapa yang akan menikmati hasil dari proyek pembangunan infrastruktur tersebut? Rakyat hanya akan menonton dengan menanggung beban hutang, haknya sebagai warga negara yang wajib mendapatkan kemakmuran dan diangkat martabatnya sesuai amanat UUD 45 telah dicabik-cabik.

Apalagi jika kepemimpinan nasional dan daerah kedepan mulai berpindah tangan kepada orang-orang asing, maka lengkap sudah potensi ketercabikan bangsa Indonesia. Memang keberhasilan pembangunan infrastruktur nantinya bisa juga dirasakan oleh bangsa Indonesia, namun bangsa Indonesia hanya mampu merasakan tanpa memiliki.

Porsi pembangunan semestinya mendahulukan pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia sendiri. Pembangunan sumber daya manusia minimal harus selangkah lebih maju dari pada pembangunan infrastruktur dan pembagunan bidang lain. Agar bangsa indonesia cerdas dan memiliki keterampilan serta kepakaran dalam berbagai bidang. Hal ini akan menjadi modal utama bangsa Indonesia secara mandiri melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan memanfaatan segenap potensi sumber daya alam yang memang telah melimpah di negeri ini.

Capaian pembangunan manusia indonesia saat ini belum terukur secara jelas. Malah dimana-mana terjadi berbagai permasalahan sosial. Narkoba, miras, pornografi masih menjadi momok yang merusak generasi bangsa. Kasus banyaknya kekerasan seksual pada anak yang santer terungkap baru-baru ini merupakan potret real permasalahan sosial sebagai ciri sumberdaya manusia indonesia sedang dalam kondisi bermasalah. Kerentanan sosial, tingkat pengangguran yang masih tinggi, IPM yang masih rendah dan berbagai indikator tingkat kekuatan sumber daya manusia Indonesia cukup mengkhawatirkan.

Laporan hasil penelitian UNDP (United Nations Development Programme) dari PBB  melansir tingkat IPM Indonesia tahun 2015 menempati urutan 110 dari 180 negara dengan nilai indeks 0,684. UNDP merekomendasikan agar pembangunan manusia Indonesia harus lebih merata menyentuh ke daerah-daerah, karena banyak penduduk di daerah yang masih tidak mendapatkan akses pembangunan manusia. (baca : UNDP Rilis Indeks Pembangunan Manusia Indonesia)

Saat ini, pemerintah Jokowi nampaknya juga mengusahakan pembangunan manusia dengan jargon revolusi mental. Namun pembangunan manusia yang dijalankan tidak memiliki orientasi dan sandaran yang jelas. Porsi pembangunan manusia nampak terlambat jauh dari pembangunan ekonomi dan inftastruktur. Bukan hanya selangkah atau dua langkah, namun sumber daya manusia Indonesia nampak tertinggal jauh. Inilah yang harus mendapat sorotan penting. Karena gagapnya manusia indonesia terhadap perkembangan zaman dan persaingan global nantinya bisa menyebabkan bangsa Indonesia kalah dalam berkompetisi dengan bangsa lain. Penguasaan ekonomi dan sumber daya yang semestinya bisa dilakukan oleh bangsa sendiri terancam malah akan dikuasi oleh orang-orang asing.
 
Sekali lagi jika hal ini terus terjadi, maka bangsa Indonesia akan semakin tercabik-cabik berulang kali. Manusia Indonesia harus dilindungi dari berbagai racun yang mampu merusak mereka seperti narkoba, miras dan pornografi. Juga prioritas pembangunan manusia harus berjalan di depan terlebih dahulu sebelum pembangunan infrastruktur. Semoga pengambil kebijakan bisa arif dan mengedepankan kepentingan bangsa sendiri, dan menjauhkan diri dari kepentingan sesaat apalagi mau menjual negeri ini kepada asing.